The intelijen indonesia Diaries
The intelijen indonesia Diaries
Blog Article
This short article examines the complexities encompassing violence by Muslims to the Ahmadiyya Neighborhood in Indonesia in its new period of democracy. Violence emerged in 1998 during the submit-Suharto era when some Muslim teams, such as Entrance Pembela Islam (FPI), claimed that Ahmadiyya is a deviant team (aliran sesat) In line with Islamic orthodoxy. This information will work to realize why And exactly how Ahmadiyya became a goal of violent attacks by some Muslim groups within the publish-Suharto era by looking at the rise of Islamic fundamentalist groups all through this time of new-discovered spiritual flexibility. In doing this, I request how politics, economy and Islamic theology emerged as sizeable aspects that contributed to the assault. By way of identifying individual circumstance experiments of assaults in towns across Java and Lombok, I also examine how government generates the policy to find the best Answer And the way considerably the efficiency of the policy to resolve the problem. Kata Kunci: Ahmadiyah, kekerasan, politik dan kebijakan negara 27
Period pertama adalah masa intelijen perjuangan sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada periode ini, tujuan utama intelijen adalah untuk memberikan informasi kepada pemerintahan pada masa itu, termasuk Presiden Soekarno, mengenai gerak-gerik penjajah yang berusaha kembali menduduki Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945.
Permasalahan yang harus diatasi oleh para legislator adalah mencari jalan, agar dapat menyusun Undang-undang Intelijen yang berada di luar sistem Peradilan Kriminal.
Komunitas masyarakat sipil sejak reformasi terus mendorong pentingnya penataan intelijen negara yang transparan dan lepas dari intervensi politik.
This information will briefly retrace the history of Indonesia’s strategic intelligence dynamics due to the fact its inception and provide an Examination of the current standing of political democratization generally and intelligence reform in particular just after 1998.
Tujuan intelijen menangkap seorang anggota teroris yang belum melakukan terorisme bukan untuk dihukum, tetapi untuk membongkar jaringan teroris yang lebih luas. Kepentingan intelijen disini adalah untuk mencegah agar tidak terjadi mendapatkan informasi lebih lanjut aksi terorisme, bukan menunggu sampai aksi terorisme terjadi, kemudian menghukum pelakunya.
Untuk menjaga kredibilitas intelijen diperlukan wadah organisasi intelijen fashionable, intelijen yang menjaga profesialisme, menghormati hak asasi manusia dan tetap meyakini kerahasiannya serta tata kelola yang demokratis, patuh pada institusi politik dan negara.
Ray Kebanggaan sebagai wartawan adalah selalu silahturahmi kepada semua pihak, tetap belajar dan selalu konfirmasi dalam pemberitaan yang adil dan berimbang.
Situasi berubah pasca-Dekrit 1950, di mana kebijakan Soekarno berorientasi pada sipil dan konsolidasi politik dalam negeri.
. Intelligence providers should abandon the previous paradigm in comprehending threats and pay close notice to new difficulties which include worldwide terrorism.
Awani Yamora Masta menggarisbawahi pentingnya sistem rekrutmen berbasis kompetensi dan bukan kedekatan politik. Politisasi rekrutmen masih menjadi masalah yang harus diatasi agar BIN tetap profesional.
two. In February 2018, Household Minister Tjahjo Kumolo voided a regulation directed at screening study assignments which were deemed to acquire “unfavorable impacts” to the nation in an about-facial area that came only hrs just after he had defended the regulation. Issued on January seventeen, 2018, Residence Ministry Regulation No. 3/2018 about the investigation info letter (SKP) permitted authorities to assess the “probable unfavorable impacts” of a specific study project, a system that resembled the Environmental Effects Investigation (Amdal) necessity for enterprises that may hurt the setting.
Belum tercapainya stabilisasi politik memberikan kesempatan kepada elit politik untuk tidak menganggap masalah terorisme sebagai ancaman serius. Keempat adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia, bahkan cenderung tidak adil.[1]
Pendahuluan Sejak berakhirnya Perang Dingin, di mana ancaman non-tradisional lebih mengemuka ketimbang ancaman militer/tradisional, informasi intelijen menjadi lebih penting ketimbang persenjataan. Penting dipahami bahwa informasi intelijen adalah hasil antara. Hasil akhirnya adalah kebijakan. Suatu kebijakan akan semakin baik dan tepat, apabila mendapatkan masukan informasi intelijen yang baik pula-cepat dan tepat (velox et exactus). Informasi intelijen dapat dikatakan baik dan maksimal apabila proses penggalian informasinya berlangsung secara apik dengan informasi yang amat berharga, diolah kembali oleh analis intelijen yang amat ahli dan berpengalaman, diubah menjadi rekomendasi kebijakan yang amat singkat dan akurat, kemudian dijalankan oleh pengambil kebijakan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pengguna ataupengambil keputusan membutuhkan kualitas analisis intelijen yang baik, agar ia dapat membuat keputusan yang tepat, mempersiapkan kapabilitas dan sumberdaya nasional untuk menghadapi ancaman-ancaman tradisional dan non-tradisional.